Lowongan Kerja CPNS - Arsip Nasional Republik Indonesia 2017 60 Formasi - September 2017

Lowongan Kerja CPNS - Arsip Nasional Republik Indonesia 2017 60 Formasi
Lowongan Kerja CPNS - Arsip Nasional Republik Indonesia 2017 60 Formasi
Lowongankerjasolo.com - Informasi lowongan cpns tahun 2017 Arsip Nasional Republik Indonesia. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Formasi Tahun Anggaran 2017
Selengkapnya dapat diunduh disini
*Bagi yang telah mengunduh sebelum tanggal 7 September 2017, harap mengunduh ulang pengumuman ini. Terima kasih.

Pelamar menggunakan format lamaran dan format surat pernyataan yang telah disediakan dibawah:
Format Lamaran D3 Umum dapat diunduh disini
Format Lamaran S1 umum dapat diunduh disini
Format Lamaran D3 Papua dapat diunduh disini
Format surat pernyataan dapat diunduh disini




SEJARAH LEMBAGA

LANDSARCHIEF (1892)

Lembaga kearsipan di Indonesia, semacam yang kami kenal kini ini, dengan cara de facto telah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarchief. Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan landarchivaris yang bertanggungjawab merawat arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, dan menolong kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun landarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berjalan hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1992 yang hasil karya-karyanya tdk sedikit digunakan sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat Landsarchivaris yang terbaru pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942.

Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, khususnya pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Lansarchief mendapat tugas khusus, yaitu: ikut dan dengan cara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, dan mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang berfungsi menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain :

1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah;
2. Batas berkas baru adalah 40 tahun;
3. Arsip-arsip yang melampaui masa  umur 40 tahun diperperbuat dengan cara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu               diserahkan terhadap Algemeen Landarchief di Batavia (Jakarta)

Kobunsjokan (1942 - 1945)

Masa pendudukan Jepang adalah masa yang sepi dalam dunia kearsipan, sebab pada masa itu hampir tdk mewariskan peninggalan arsip. Oleh sebab itu, Berkas Nasional RI tdk mempunyai khasanah berkas pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landarchief, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan yang ditempatkan dibawah Bunkyokyoku. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin memperoleh keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari berkas tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, apabila mereka bisa menunjukkan bukti turunan orang Indonesia walau bukan dari hasil pernikahan.

ARSIP NEGERI (1945 - 1947)

Secara yuridis, kehadiran lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tetapi demikian tdk dipungkiri, bahwa kehadiran dan perkembangan Berkas Nasional RI adalah hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (landarchief)  dan produk-produk kearsipannya. Seusai kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (landarchief) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian  Lulusan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Berkas Negeri. Kehadiran Berkas Negeri ini berjalan hingga pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

LANDSARCHIEF (1947 - 1949)

Sejak Belanda melancarkan penyerangan militer yang pertama dan sukses menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, kehadiran Berkas Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Berkas Negeri berganti lagi menjadi Landsarchief kembali. Sebagai ceo Landsarchief  adalah Prof.W. Ph. Coolhaas  yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Seusai itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia.

ARSIP NEGARA (1950-1959)

Seusai Konferensi Meja Bundar  tanggal 27 Desember1949,  Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, tergolong  pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun1945-1947, landsarchief ditempatkan kembali di bawah Kementerian  Lulusan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, tetap diusahakan konsepsi orisinil mengenai statusnya sebagai Berkas Negeri RIS. Faktor tersebut dimaksudkan supaya arsip-arsip pemerintah pusat bisa disalurkan ke Berkas Negeri RIS. Tetapi demikian konsep Berkas Negeri itu tdk berawet. Pada tanggal 26 April 1950 melewati SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Berkas Negeri berubah menjadi Berkas Negara RIS.  Sedangkan sebagai ceo lembaga Berkas Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto adalah orang orisinil Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berjalan selagi enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengangkut Ilmu Sejarah Indonesia. Penggantian ini adalah awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Berkas Negara, sebab untuk pertama kalinya istilah Kepala Berkas Negara digunakan untuk jabatan tersebut. Nama Berkas Negara dengan cara resmi digunakan hingga tahun 1959.

ARSIP NASIONAL (1959-1967)

Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan beberapa usaha untuk menambah peran dan status lembaga Berkas Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Berkas Nsupayaa dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melewati Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K nomor69626/a/s nama Berkas Negara berganti menjadi Berkas Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962)

Perubahan kelembagaan Berkas Nasional tdk berhenti hingga disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Berkas Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, tergolong wewenang, tugas dan keharusan, perlengkapan materiil dan personalia, dan hak-hak dan keharusan keuangan dan lain-lain. Tugas dan Manfaat Berkas Nasional mengalami butuhasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 mengenai Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan manfaat berkas Nasional tdk hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, bakal tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus. (1963-1964)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Berkas Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Berkas Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya berkas lebih diperhatikan, sebab bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1963-1966)

Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan manfaatnya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Berkas Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Dibawah kementerian ini, Berkas Nasional mendapat tugas untuk meperbuat pembinaan arsip. Tetapi demikian, perubahan tersebut tdk mempengaruhi tugas dan manfaatArsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 tahun1961.

Arsip Nasional dibawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik (1966-1967)

Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Berkas Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RI bidang Lembaga-lembaga Politik. Tetapi dengan cara manfaatonal, Berkas Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (1967 - SEKARANG)

Tahun 1967 adalah sebuahperiode yang sangat penting bagi Berkas Nasional, sebab berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember1967, Berkas Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung terhadap Presiden. Sementara biaya pembelanjaannya dibebankan terhadap biaya Sekretariat Negara.

Penetapan Berkas Nasional sebgai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melewati Surat Ceo MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Berkas Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tdk bermengenaian dengan UUD 1945, bahkan adalah penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Berkas Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut;

Mengajukan usulan perubahan Berkas Nasional menjadi Berkas Nasional RI;
Mengajukan usulan perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undang-undang mengenai Pokok-pokok Kearsipan.
Usulan-usulan tersebut hingga masa beresnya kepemimpinan Drs.R. Mohammad Ali (1970) belum terlaksana. Oleh sebab itu Dra. Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Berkas Nasional, berjuang untuk melanjutkan impian pemimpin sebelumnya.  Atas usaha-usaha beliau, dan atas dukungan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, SH, impian dalam memajukan Berkas Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 dengan cara tegas menyebutkan, bahwa Berkas Nasional diubah menjadi Berkas Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab terhadap Presiden.  Dengan keputusan tersebut, maka dengan cara yuridis Berkas Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Kebijakan ke arah pemikiran untuk penyempurnaan tugas dan manfaat Berkas Nasional RI diwujudkan pada masa kepemimpinan DR. Noerhadi Magetsari, yang menggantikan Dra. Soemartini sebagai kepala Berkas Nasional tahun 1991 hingga tahun 1998. Pada masa kepemimpinan beliau terjadi perubahan struktur organisasi yang baru dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 92 tahun 1993 mengenai Kedudukan, Tugas, Manfaat, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Berkas Nasional RI. Berdasarkan Keppres tersebut Berkas Nasional RI disingkat dengan ANRI. Perubahan yang lumayan mencolok adalah pengembangan struktur organisasi dengan adanya Deputi Pembinaan dan Deputi Konservasi, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan pemakaian istilah untuk Perwakilan Berkas Nasional RI di Daerah TK I menjadi Berkas Nasional Wilayah. Seiring dengan pengembangan struktur organisasi tersebut, beliau juga mengembangkan SDM di bidang kearsipan; yakni merekrut pegawai baru sebagai arsiparis. Oleh sebab itu, pada masa tersebut jumlah arsiparis di ANRI meningkat drastis. Puncaknya adalah tahun 1995-1996, dimana jumlah arsiparis di ANRI Pusat mencapai 137 orang. Kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsarisebagai kepala Berkas NasionalRI berjalan hingga tahun 1998. Sebagai penggantinya adalah DR. Moekhlis Paeni (mantan Deputi Konservasi ANRI dan mantan Kepala ANRI Wilayah Ujung Pandang).

Pada masa kepemimpinan DR. Moekhlis Paeni, beliau melanjutkan kebijakan kepemimpinan sebelumnya. Dalam rangka menambah wujud sistem kearsipan nasional yang handal, beliau mencanangkan visi ANRI, yakni menjadikan berkas sebagai simpul pemersatu bangsa. Seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan di era reformasi, dan dalam rangka efektivitas dan efisiens, maka Presiden melewati Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2001 mengatur kedudukan, tugas dan manfaat, susunan organisasi dan tatakerja Lembaga Pemerintah Non Deparkawan. Sehubungan dengan faktor tersebut, struktur organisasi ANRI pun disesuaikan dengan Keputusan Presiden tersebut. 

Sejak dilantiknya Drs. Oman Syahroni, M.Si. Tanggal 3 Juni 2003, melewati Keputusan Presiden Nomor 74/M/2003, Menggantikan DR. Mukhlis Paeni, Berkas Nasional Republik Indonesia mengembangkan Program Sistem Pengelolaan Berkas Berbasis TeknologiInfo dan Komunikasi (SiPATI) yaitu software pengelolaan berkas dinamis dengan cara elektronik sesuai dengan trend perkembangan globalisasiinfo dimana hampir seluruh unit di kantor Pemerintah maupun Swasta telah memakai perangkat komputer. SiPATI ini telah di softwarekan dibeberapa instansi Pemerintah Pusat.

Pada tanggal 6 Juli 2004 Drs. Djoko Utomo, MA dilantik menjadi Kepala Berkas Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor87/M/2004, tanggal 21 Juni 2004. Dalam masa kepemimpinannya Djoko Utomo, sebagai Kepala ANRI yang dibesarkan di lingkungan ANRI berusaha mewujudkan Visi dan Misi ANRI dengan beberapa program yang sangatlah disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan ANRI. Gedung layanan Publik yang berada paling depan yang adalah ujung tombak layanan masyarakat direnovasi sedemikian rupa jadi memunculkan keenjoyan bagi pengunjung yang datang. Kerjasama Nasional dan Internasional digiatkan dalam rangka memajukan dunia kearsipan tergolong kerjasama dalam rangka pengiriman pegawai ANRI untuk belajar di luar negeri.

Apa yang diperbuat sebelumnya, juga di lanjutkan kepala ANRI selanjutnya yaitu H.M. Asichin,SH,M.Hum. yang mengembangkan kerja sama bukan hanya dengan institusi di dalam negeri melainkan juga lembaga kearsipan di luar negeri. Tidak hanya itu, di bentuk juga Balai Berkas Tsunami Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu, untuk pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 terbit peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 yang memperjelas manfaat dan peran ANRI. Berdasarkan PP tersebut, diperbuat pembinaan arsiparis yang ada di instansi pemerintah, TNI/POLRI,BUMN/BUMD dan perguruan tinggi.

Peningkatan Nilai Sumber Daya Man umur (SDM) tdk hanya diperbuat di luar negeri saja, tetapi diperbuat juga di ANRI yaitu dengan memberbagi kursus-kursus yang bisa menambah pengetahuan pegawai sehinggabisa memberbagi pengorbanan paling baik terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan manfaat ANRI. Pengolahan dan pemeliharaan arsip-arsip statis tetap dilaksanakan dan ditingkatkan sambil semakin mendorong dilaksanakannya program-program lain semacam program Citra Daerah, Citra Nusantara maupun program lainnya semacam program SistemInfo Jaringan Kearsipan Nasional. Syiar lembaga ANRI dan kearsipan pun semakin diperbuat khususnya melewati media, baik cetak maupun elektronik. Dengan demikian diinginkan masyarakat mengenal tugas dan manfaat ANRI yang pada akhirnya kelak bakal memunculkan kesadaran masyarakat untuk merawat berkas nya.

Ceo Berkas Nasional RI dari Masa ke Masa

DR. R. Soekanto (1951 - 1957)
Drs. R. Mohammad Ali (1957 - 1970)
Dra. Soemartini (1971 - 1992)
DR. Noerhadi Magetsari (1992 - 1998)
DR. Mukhlis Paeni (1998 - 2003)
Drs. Oman Sachroni, M.Si. (2003 - 2004)
Drs. Djoko Utomo, MA (2004 - 2009)
M. Asichin, S.H., M.Hum (2010 - 2013)
Dr. Mustari Irawan, MPA (2013 - Sekarang)

Note/Warning/Hati - hati : Informasi Lowongan Kerja CPNS - Arsip Nasional Republik Indonesia 2017 60 Formasi sesegera mungkin dibutuhkan untuk posisi loker diatas, jadi diharapkan agar lamaran Anda dikirim secepatnya dan segera mungkin. Hanya untuk pelamar yang melengkapi persyaratan dan kriteria yang akan ditindaklanjuti. Kepada para pelamar kerja dan pembaca www.lowongankerjasolo.com diharapkan berhati – hati adanya rekrutment yang meminta sejumlah uang atau memungut sejumlah biaya atau hal lain yang dapat merugikan oleh perusahaan tidak bertanggung jawab
Ikuti kami untuk mendapatkan udate informasi loker terbaru melalui app social media di hp android kamu :
Instagram: https://instagram.com/infolokerja
Twitter: https://twitter.com/lokersolonew
Google Plus: https://plus.google.com/106126346823763242363
Fans Page: https://web.facebook.com/lowongandisoloraya/
Join Groub Facebook: https://goo.gl/ZDSah1
App Loker Android: https://goo.gl/KR6FOD

Download App loker android lowongankerjasolo.com untuk mendapatkan update info lowongan kerja klik disini

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Lowongan Kerja CPNS - Arsip Nasional Republik Indonesia 2017 60 Formasi - September 2017"

Posting Komentar