Lowongan CPNS - Badan Narkotika Nasional Membuka 275 Formasi - September 2017

Lowongan CPNS - Badan Narkotika Nasional Membuka 275 Formasi - September 2017
Lowongankerjasolo.com, Pengumuman rekrutmen CPNS BNN tahun 2017 membuka lowongan sebanyak 275 formasi pada bulan September 2017. Untuk download pengumuman file pdf klik disini.



Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Aba-aba Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971  terhadap Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk mengatasi 6 (enam) perpersoalanan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, penglihatan orang asing.
Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan manfaatnya adalah mengatasi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang  berada di bawah komando dan bertanggung jawab terhadap Kepala BAKIN. Badan ini tdk mempunyai wewenang operasional dan tdk mendapat alokasi biaya sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.
Pada masa itu, perpersoalanan  narkoba di Indonesia tetap adalah perpersoalanan kecil dan Pemerintah Orde Baru semakin memandang dan berkeyakinan bahwa perpersoalanan narkoba di Indonesia tdk bakal berkembang sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini nyatanya membikin pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, jadi pada saat perpersoalanan narkoba meledak dengan dibarengi krisis valuta regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tdk siap untuk menghadapinya, tdk sama dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 dengan cara konsisten dan semakin menerus memerangi bahaya narkoba.
Menghadapi perpersoalanan  narkoba yang berkecenderungan semakin miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah sebuahBadan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.
 BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan cara ex-officio. Hingga tahun 2002 BKNN tdk mempunyai personil dan alokasi biaya sendiri. Biaya BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), jadi tdk bisa melaksanakan tugas dan manfaatnya dengan cara maksimal.
          BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tdk memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh sebabnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 mengenai Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan manfaat: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
           Mulai tahun 2003 BNN baru memperoleh alokasi biaya dari APBN. Dengan alokasi biaya APBN tersebut, BNN semakin berupaya menambah kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Tetapi sebab tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan manfaatonal semata), maka BNN dikualitas tdk bisa bekerja optimal dan tdk bakal sanggup menghadapi perpersoalanan narkoba yang semakin meningkat dan makin serius.  Oleh sebab itu pemegang otoritas dalam faktor ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 mengenai Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang mempunyai kewenangan operasional melewati kewenangan Anak buah BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota adalah mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab terhadap Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tdk mempunyai hubungan  struktural-vertikal dengan BNN.
                      Merespon perkembangan perpersoalanan narkoba yang semakin meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melewati Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 sudah merekomendasikan terhadap DPR-RI dan Presiden RI untuk meperbuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika. Oleh sebab itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberbagi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
             Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden. BNN  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab terhadap Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama,  Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi  Hukum dan Kerja Sama.
Saat ini, BNN sudah mempunyai perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN sudah mempunyai 100 BNNK/Kota.  Dengan cara bertahap, perwakilan ini bakal semakin bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah.  Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan kemampuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Leluasa Narkoba Tahun 2015”.

Note/Warning/Hati - hati : Informasi Lowongan CPNS - Badan Narkotika Nasional Membuka 275 Formasi - September 2017 sesegera mungkin dibutuhkan untuk posisi loker diatas, jadi diharapkan agar lamaran Anda dikirim secepatnya dan segera mungkin. Hanya untuk pelamar yang melengkapi persyaratan dan kriteria yang akan ditindaklanjuti. Kepada para pelamar kerja dan pembaca www.lowongankerjasolo.com diharapkan berhati – hati adanya rekrutment yang meminta sejumlah uang atau memungut sejumlah biaya atau hal lain yang dapat merugikan oleh perusahaan tidak bertanggung jawab
Ikuti kami untuk mendapatkan udate informasi loker terbaru melalui app social media di hp android kamu :
Instagram: https://instagram.com/infolokerja
Twitter: https://twitter.com/lokersolonew
Google Plus: https://plus.google.com/106126346823763242363
Fans Page: https://web.facebook.com/lowongandisoloraya/
Join Groub Facebook: https://goo.gl/ZDSah1
App Loker Android: https://goo.gl/KR6FOD


Download App loker android lowongankerjasolo.com untuk mendapatkan update info lowongan kerja klik disini

Subscribe to receive free email updates: